Informasi yang Dikecualikan
Informasi publik yang dapat dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan demi melindungi kepentingan yang sah
Tentang Informasi yang Dikecualikan
Informasi yang dikecualikan adalah informasi publik yang dapat ditolak untuk dibuka atau disediakan kepada masyarakat karena menyangkut kepentingan yang dilindungi oleh hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Dasar Penetapan
Surat Keputusan Rektor tentang Daftar Informasi yang Dikecualikan di Universitas Fort de Kock
Surat Keputusan Rektor Universitas Fort de Kock
SK Rektor
Nomor SK
: 2519/UFDK/XI/2025
Tentang
: Daftar Informasi yang Dikecualikan Universitas Fort de Kock
Ditetapkan di
: Bukittinggi
Menimbang
- Bahwa Universitas Fort de Kock sebagai badan publik memiliki kewajiban untuk menyediakan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya, selain informasi yang dikecualikan secara ketat kepada masyarakat atau pemohon informasi publik;
- Bahwa sesuai dengan prinsip kepatutan dan untuk melindungi hak privasi, hak kekayaan intelektual, serta ketahanan sistem keamanan dan operasional, terdapat informasi yang harus dikecualikan;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Fort de Kock tentang Daftar Informasi yang Dikecualikan.
Mengingat
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi;
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang;
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- Statuta Universitas Fort de Kock.
Unduh SK Rektor (PDF)
Unduh Daftar DIK (PDF)
Dokumen resmi Rektor Universitas Fort de Kock
Kategori Informasi yang Dikecualikan
Daftar lengkap kategori informasi yang dapat dikecualikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
| Kategori | Dasar Hukum |
|---|---|
SK Rektor tentang Daftar Informasi DikecualikanPenetapan resmi daftar informasi yang dikecualikan oleh Rektor UFDK |
SK Rektor UFDK |
Data Identitas Pribadi Civitas & MitraData keluarga, kondisi medis/psikis, keuangan pribadi, dan hasil evaluasi individual |
UU PDP No.27/2022 • UU KIP Ps.17h |
Evaluasi & Rekomendasi Kode EtikHasil evaluasi dan rekomendasi sanksi kode etik dosen/mahasiswa yang bersifat privat |
UU KIP Ps.17h • Peraturan Kode Etik |
Data Pribadi Peserta PMBIdentitas, dokumen pendaftaran, dan data kesehatan calon mahasiswa baru |
UU PDP No.27/2022 • UU KIP Ps.17h |
Nilai & Hasil Seleksi PMBSkor, ranking, dan keputusan seleksi sebelum pengumuman resmi |
UU PDP No.27/2022 • UU KIP Ps.17c |
Dokumen Rekrutmen & Seleksi Pegawai/DosenProses penerimaan, penilaian, dan keputusan rekrutmen sebelum pengumuman resmi |
UU KIP Ps.17c • UU PDP No.27/2022 |
Soal Ujian & Kunci JawabanBank soal, naskah ujian, dan kunci jawaban sebelum/sesudah pelaksanaan |
UU KIP Ps.17c • Integritas Akademik |
Notulen Rapat Senat & Pimpinan (Deliberatif)Notulen dan hasil rapat yang masih dalam proses deliberasi, belum menjadi keputusan resmi |
UU KIP Ps.17g |
Draft Keputusan & Kebijakan dalam ProsesRancangan kebijakan, peraturan, atau keputusan yang masih dalam pembahasan internal |
UU KIP Ps.17g |
Laporan Keuangan Sebelum DiauditDokumen keuangan internal yang belum melalui proses audit eksternal |
UU KIP Ps.17d • Ketentuan Audit |
Bukti Pengeluaran & Kuitansi PembayaranDokumen transaksi keuangan internal yang dilindungi |
UU KIP Ps.17d • Ketentuan Keuangan |
Perjanjian/Kontrak dengan Klausul KerahasiaanKontrak kerjasama dengan pihak ketiga yang mencantumkan klausul kerahasiaan dagang |
UU KIP Ps.17e • Rahasia Dagang |
Dokumen Sengketa Hukum & LitigasiDokumen terkait sengketa hukum yang sedang dalam proses penyelesaian di pengadilan |
UU KIP Ps.17c • Proses Hukum |
Data Infrastruktur TI & Keamanan KampusKonfigurasi server, source code sistem, penempatan CCTV, dan sistem akses kontrol kampus |
UU KIP Ps.17a • UU HKI |
Data Gaji & Tunjangan Pegawai/DosenRincian gaji pokok, tunjangan, dan penghasilan pribadi dosen serta tenaga kependidikan |
UU KIP Ps.17h • UU PDP No.27/2022 |
Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (DP3/PPKP/SKP)Hasil penilaian kinerja, evaluasi prestasi, dan sasaran kerja pegawai yang bersifat pribadi |
UU KIP Ps.17h |
Usulan Promosi, Mutasi & Rotasi PegawaiDokumen usulan kenaikan jabatan, pemindahan tugas, dan rotasi pegawai sebelum keputusan resmi |
UU KIP Ps.17i |
Detail Kontrak & Data Sensitif Pengadaan Barang/JasaNomor rekening, tanda tangan, nomor jaminan pelaksanaan, dan data sensitif dalam kontrak PBJ |
UU KIP Ps.17i • Perpres 16/2018 |
Proses Penyusunan Anggaran (sebelum DIPA)Draft dan proses penyusunan anggaran yang belum ditetapkan dan disahkan dalam DIPA |
UU KIP Ps.17i |
Borang Akreditasi & Data PendukungDokumen borang akreditasi institusi/prodi dan data pendukung yang sedang dalam proses penilaian asesor |
UU KIP Ps.17i • Ketentuan BAN-PT |
Laporan Pemeriksaan SPI & Audit Mutu InternalHasil temuan pemeriksaan Satuan Pengawasan Internal dan audit mutu internal yang belum ditindaklanjuti |
UU KIP Ps.17i |
Proposal Penelitian & PKM (Sebelum Dinilai)Proposal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang sedang dalam proses review/penilaian reviewer |
UU KIP Ps.17b • UU HKI |
Dasar Hukum Pengecualian Informasi
Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum pengecualian informasi publik di UFDK
UU No. 14 Tahun 2008
Keterbukaan Informasi Publik (KIP)
Landasan utama pengecualian informasi publik — Pasal 17 mengatur 9 kategori informasi yang wajib dikecualikan.
Unduh UU
UU No. 27 Tahun 2022
Pelindungan Data Pribadi (PDP)
Dasar pengecualian data identitas pribadi civitas akademika, peserta PMB, pegawai, dosen, dan mitra universitas.
Unduh UU
UU No. 28 Tahun 2014
Hak Cipta (HKI)
Dasar pengecualian source code sistem TI, proposal penelitian, dan karya intelektual yang dilindungi hak kekayaan intelektual.
Unduh UU
UU No. 30 Tahun 2000
Rahasia Dagang
Dasar pengecualian perjanjian dan kontrak kerjasama dengan pihak ketiga yang mencantumkan klausul kerahasiaan dagang.
Unduh UU
PP No. 16 Tahun 2018
Pengadaan Barang dan Jasa
Dasar pengecualian detail kontrak dan data sensitif pengadaan barang/jasa yang berpotensi menimbulkan persaingan tidak sehat.
Unduh PP
SK Rektor UFDK
Keputusan Rektor tentang DIK
Penetapan resmi daftar informasi yang dikecualikan oleh Rektor Universitas Fort de Kock sebagai badan publik.
Unduh SK